Sekilas Info

  • Selamat Datang Di Portal Dinas Perkebunan Provinsi Jambi 

  •  Semoga bermanfaat 

Bidang Prasarana Sarana Perlindungan Perkebunan

Bidang Prasarana Sarana Perlindungan Perkebunan 

  Bidang Prasarana sarana Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, perkebunan penanganan gangguan usaha dan organisme pengangguan tanaman, pengolaan lahan dan air.  

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
  • Penyusunan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan pupuk, pestisida, prasarana sarana perkebunan, penanganan gangguan usaha dan organisme pengganggu tanaman (OPT) Perkebunan pengelolaan lahan dan air.
  • Pelaksanaan kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan pupuk, pestisida, prasrana sarana perkebunan, penanganan gangguan usaha dan organisme pengganggu tanaman (OPT).
  • Perkebunan, pengelolaan lahan dan air .
  • Pelaksanaan evaluasi kebijakan, strategi pembinaan dan pengawasan pupuk, pestisida, prasarana sarana perkebunan, penanganan gangguan usaha dan organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan, pengelolaan lahan dan air
  • Pelaksanaan pengawasan regulasi bidang perkebunan oleh penyiik pegawai negeri sipil) PPNS.
  • Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan data base bidang.
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang prasarana sarana dan perlindungan perkebuan.
  • Pelaksanaan koordinasi dengan sekretariat, bidang lain serta UPTD;
  • Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan bidang prasrana sarana dan perlindungan perkebunan sebagai pertanggung jawab .
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
 
Seksi Pupuk, Pestisida dan Prasarana Sarana  Perkebunan

      Mempunyai tugas membantu Bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan dalam rangka penyiapan rancangan pelaksanaan kebijakan, pembinaan serta, pengawasan kegiatan pupuk , pestisida dan prasarana sarana.
 
      Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pupuk, Pestisida, dan Prasarana Sarana Perkebunan menyelenggarakan fungsi.
 
  • Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pupuk, pestisida dan prasarana sarana perkebunan.
  • Penyusunan rencanan kebutuhan, pupuk, pestisida dan prasarana sarana perkebunan termasuk prasarana sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
  • Penghipunan, penginformasian, dan penerapan pupuk, pestisida dan prasarana sarana perkebunan.
  • Pelaksanaan penilaian dan pemantauan ketersediaan peralatan pencegahan dan pengendalian kebakaran pada perusahaan perkebunan.
  • Pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun .
  • Penyediaan sarana kebakaran lahan dan kebun, serta pembinaan brigade kebakaran dan kelompok tani peduli api (KTPA).
  • Pemberian masukan kerangka acuan analisis dampak lingkungan (ANDAL, AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKUPL)
  • Pemantauan dan pengevaluasian prasarana sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun, AMDAL, UKL-UPL.
  • Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL.
  • Pendistribusian tugas dan petunjuk kepada bawahan.
  • Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pupuk, pestisida, prasarana sarana perkebunan sebagai pertanggung jawaban.
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Penanganan Gangguan Usaha dan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan

     Mempunyai tugas membantu Bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan dalam rangka penyiapan rancangan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan serta pengawasan penanganan gangguan usah OPT perkebunan.
 
     Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Penganan Gangguan Usaha dan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan Gangguan Usaha dan OPT perkebunan.

  • Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan perlindungan tanaman perkebunan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.
  • Pelaksanaan kebijakan perlindungan tanaman perkebunan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.
  • Pelaksanaan indentifikasi dan inventarisasi gangguan usaha dan konflik perkebunan wilayah provinsi
  • Pelaksanaan fasilitasi dan mediasi penyelesaian gangguan usaha dan konflik perkebunan wilayah provinsi.
  • Pelaksanaan pemantauan perkembangan hasil fasilitasi/mediasi penyelesaian gangguan usaha dan konflik perkebunan.
  • Pelaksanaan telah terhadap pengaduan tentang gangguan usaha dan konflik perkebunan dari para pihak sebagai bahan fasilitasi dan mediasi penyelesaian gangguan usaha dan konflik perkebunan.
  • Pelaksanaan telah dan menyusun kronologis terhadap permasalahan gangguan usaha dan konflik perkebunan.
  • Pendistribusian tugas dan petunjukan kepada bawahan.
  • Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi penanganan gangguan usaha dan organisme pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan sebagai pertanggung jawaban .
  • Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya .

Seksi Pengelolaan Lahan dan Air 

  Mempunyai tugas membantu Bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan dalam rangka penyiapan rancangan, pelaksanaan kebijakan, infrastruktur areal perkebunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 36, Seksi Pengelolaan Lahan dan Air menyelenggarakan fungsi:

  • Penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan kebijakan pengelolaan lahan dan air.
  • Penghimpunan, penginformasian , dan penerapan dan pengelolaan dan air.
  • Penyusunan rencana kebutuhan jalan usaha tanim jaringan irigasi/tata air mikro (TAM).
  • Penyusun dan pelaksanaan pedoman teknis pengelolaan lahan dan air.
  • Penyusunan dan pelaksanaan pedoman teknis pembukaan lahan dan air.
  • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan lahan dan air dan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB)
  • Pendistribusian tugas dan petunjuk kepada bawahan.
  • Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengelolaan lahan dan air sebagai pertanggung jawaban. 
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.   

<